Penyataan Pers

 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
Atas Tindakan Kekerasan terhadap Jurnalis TV anggota IJTI di Bitung Sulut

Kekerasan kembali menimpa Pers Indonesia, kali ini 3 jurnalis televisi menjadi korban. Perlengkapan peliputan mereka berupa camera, dirampas. Selain itu, ketiganya juga di intimidasi. Peristiwa itu terjadi, Kamis, 10 Desember 2015 di Bitung Sulawesi Utara.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) kembali mengecam tindakan kekerasan yang tidak manusiawi terhadap anggota IJTI yang melakukan tugas-tugas jurnalistiknya seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara.
Tindakan kekerasan itu dilakukan sejumlah oknum yang diduga pendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Kabupaten Bitung. Tiga jurnalis anggota IJTI masing-masing jurnalis Metro TV, Kompas TV serta salah seorang jurnalis TV Lokal mengalami tindakan kekerasan yang menggunakan cara-cara biadab serta merampas kamera milik para jurnalis tersebut.
Tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan itu malah menjadi tontonan para simpatisan pendukung paslon, sehingga kekerasan terhadap para jurnalis anggota IJTI yang seharusnya bisa segera diatasi malah berlangsung lama.

""Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon walikota adalah tindakan premanisme, tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi" Kata Yadi Hendriana, Ketia Umum IJTI.

Dengan kejadian ini, selain mengecam tindakan oknum para pendukung calon kepala daerah itu, IJTI Pusat juga meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, Kepolisian Resort (Polres) Bitung,  segera mengambil tindakan tegas, dengan memproses semua pelaku kejahatan tersebut ke meja hukum.  IJTI kembali mengingatkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis dimanapun berada dilindungi oleh undang-undang.

"Ini sudah tidakan intimidasi, kategori kriminal dan melanggar hukum, polisi harus mengusut tuntas pelakukanya" tambah Yadi Hendriana.
               
IJTI Pusat menginstruksikan kepada Ketua IJTI  Sulut, Amanda Komaling untuk melakukan advokasi secara tuntas. Juga meminta seluruh anggota IJTI di daerah mengawasi tindakan hukum yang dilakukan aparat terhadap oknum pelaku kekerasan tersebut.

"Peristiwa ini termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik, melanggar undang-undang pers no 40 tahun 1999" tambah Yadi Hendriana.

IJTI juga menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk berhati-hati dalam peliputan dan selalu mengedepankan kode etik dalam bekerja.


Jakarta,  10 desember 2015

Pengurus Pusat
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ketua Umum IJTI Pusat

Yadi Hendriana

Sekjen