JAKARTA. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendorong aparat kepolisian mengusut tuntas secara hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu dan sekitarnya pada 22 Mei 2019. Kasus kekerasan ini telah menjadi sorotan banyak pihak dalam beberapa pekan terakhir.   Dari hasil pendataan IJTI tercatat enam jurnalis

Jakarta. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam keras tindak kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput aksi di sekitar Gedung Bawaslu, Jakarta, yang berujung ricuh pada Rabu (22/5). Kali ini tindak kekerasan dan intimidasi menimpa sejumlah jurnalis TV, Radio dan Online.   Mereka di antaranya, Budi Tanjung (Jurnalis CNNIndonesia TV), Aji Fatahilah

Jakarta.Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana menyambut baik terbentuknya Komite Keselamatan Jurnalis yang diinisiasi 9 elemen pers.   “Ini langkah yang maju, dengan adanya komite ini diharapkan kekerasan jurnalis saat menjalankan tugas bisa diminimalisir,” Kata Yadi dalam wawancara singkat di Jakarta, Sabtu, (6/4/2019).   Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di gedung Dewan

(Jakarta) Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana mempertanyakan urgensi waktu tayang hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 yang diharuskan dua jam setelah pemungutan suara di waktu Indonesia barat berakhir. Aturan itu dianggap tak logis dan merugikan televisi.   Yadi mengatakan, ketika pemungutan suara di wilayah-wilayah yang masuk waktu Indonesia

Jakarta.Suasana riuh, Jumat (22/3) sore  mewarnai kegiatan Training of Trainer (TOT) yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta. Para peserta saling memberi tanggapan dan pertanyaan, serta pendapat, terkait mata uji, yang akan diberikan kepada peserta. Diskusi terbuka, memang menjadi bagian dari kegiatan TOT yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Salam sejahtera Mencermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi landasan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019, kami Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mempertanyakan dan ingin mendapat penjelasan implementasi Pasal 449 ayat 5, UU No. 7 Tahun 2017 tentang dimulainya waktu tayang hitung cepat.   Dalam pasal tersebut disebutkan: “Pengumuman

Jakarta. Lima puluh mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta, mengikuti uji keahlian dasar jurnalis televisi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, kerjasama antara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Univeritas Esa Unggul.   Selama dua hari, para mahasiswa tingkat akhir itu, menjalani serangkaian uji kemampuan terkait jurnalis televisi, oleh 10 assessor dari

Cianjur, Jawa Barat. Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang dilaksanakan, sabtu (23/02) di ballroom bydiel hotel, jalan Ir. H. Djuanda, Panembong, Cianjur, menghasilkan pengurus baru periode 2019 - 2022.   Jurnalis SCTV, Rendra Gozali, terpilih sebagai Korda Cianjur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), ditemani

Pernyataan Sikap IJTI KECAM KEKERASAN YANG MENIMPA JURNALIS SAAT MELIPUT ACARA MUNAJAT 212   Jakarta. Tindak kekerasan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya kembali terjadi. Kali ini menimpa sejumlah jurnalis dari media online dan TV (Detik.com, Suara.com, Kompas.com & CNNIndonesia TV) yang tengah meliput kegiatan munajat 212 di Monas pada Kamis malam, (21/02/2019).   Kekerasan

Jakarta. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana menyambut baik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menolak gugatan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terhadap Dewan Pers. Pasalnya Peraturan Dewan Pers terkait Standar Kompetensi Wartawan dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.      “Peraturan Dewan