Info Aktual

Uploaded:


Migrasi Digital Telat, Negara Rugi Triliunan Rupiah



(Jakarta) Kemajuan teknologi digital kian sulit dibendung. Banyak negara melakukan migrasi untuk memenuhi tuntutan kapasitas dan kecepatan data digital yang terus meningkat. Negara yang terlambat mengantisipasi kemajuan digital, bakal makin jauh tertinggal. Bahkan kesenjangan teknologi ini menimbulkan banyak kerugian.

 

Masyarakat tak bisa menikmati keuntungan tumbuhnya pasar digital. Juga akan kesulitan mengakses konten yang makin tinggi kapasitasnya. “ Digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Jika tidak ikut berubah, empat atau lima tahun lagi kita bakal kesulitan mengakses Youtube,” kata Direktur Penyiaran Kominfo Geryantika Kurnia dalam Focus Grup Discussion RUU Penyiaran yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Gedung Dewan Pers.

 

Dalam diskusi hari kedua ini, hadir pula sebagai pembicara Ishadi SK (Ketua ATVSI), Bambang Santoso (Ketua ATVLI), Bambang Harimurti (TempoTV) dan Imam Wahyudi (Dewan Pertimbangan IJTI). Dengan moderator presenter TVOne Brigita Manohara.

 

Kerugian negara ini jika dikapitalisasi bernilai sangat besar. “ Karena pasar internet terus berkembang,” kata Gery. Dari digital deviden (sisa penghematan frekuensi) diperkirakan pendapatan pemerintah mencapai 3 – 5 triliun setiap tahun. Belum lagi jumlah tenaga kerja yang bisa diserap.

 

Bahkan, menurut Bambang Harimurti, pemerintah Amerika Serikat mendapat pemasukan 19 miliar US (sekitar Rp. 24 Triliun) dari lelang frekuensi digital dividen. Begitu pula pemerintah Taiwan. “Jadi frekuensi itu nilainya miliaran dollar. Ini menjelaskan mengapa pemilik frekuensi ngotot tak mau melepas privelese yang sudah dinikmatinya”.

 

Namun Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menolak jika pemilik televisi swasta disebut ‘mengangkangi’ frekuensi. Dari hitung-hitungan (mapping) ATVSI, mereka sudah mengalokasikan 118 Megahertz dari penghematan frekuensi televisi. “Kalau migrasi digital dilakukan, digital divident sudah diperoleh pemerintah,” katanya.

 

Sementara itu Dewan Pertimbangan IJTI Imam Wahyudi menggarisbawahi bahwa Revisi UU penyiaran maupun penataan frekuensi harus mendorong jurnalisme televisi ke arah yang lebih baik. “ Jangan wartawan disuruh jadi tukang pukul. Kalau share bagus  nggebuki orang. Kalau share turun, dia disuruh minggir,” kata Imam yang juga anggota Dewan Pers.

 

Selama ini, peran jurnalisme televisi dalam pencarian kebenaran belum optimal. Bahkan rendah tingkat akurasinya. Hingga jurnalisme televisi kurang memberikan manfaat pada kepentingan publik. “Jangan sampai hal ini terjadi lagi,” katanya (ark).