OPINI

Uploaded:


Menghukum Media ??



Oleh Jamalul Insan

 

Dalam 4 minggu pada bulan November dan Desember ini, sebanyak tiga rilis dikeluarkan organisasi profesi - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Intinya IJTI mengingatkan para jurnalis, khususnya jurnalis televisi agar selalu berkerja profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik (KEJ). Edaran ini dikeluarkan terkait dengan adanya sekelompok orang yang berupaya menghalangi dan mengintimidasi proses kerja jurnalis di lapangan. Seperti pengusiran mobil SNG, pengambilan camera oleh aparat, mengintimidasi jurnalis yang sedang menajalankan reportase.

 

Apapun alasannya, ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis yang bertugas tidak dapat dibenarkan. UU Pers menegaskan, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang, mulai dari mencari bahan berita, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan informasi yang didapat kepada publik. Segala upaya dan tindakan mengintimidasi atau menghalang-halangi kerja jurnalis, akan berakibat pada hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar. Karena itu, sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan intimidasi, penghalangan apalagi tindak kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas bisa dijerat pasal pidana KUHP dan pasal 18  Undang-Undang Pers – yakni sengaja menghambat atau menghalang-halangi kerja jurnalistik yang pada akhirnya mengganggu kemerdekaan pers. Ancamannya berupa hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

 

Menghukum Media ?

Status seorang kawan di facebook menulis.. “mulai hari ini saya dan keluarga telah menghapus channel tv.... di rumah kami. Sebagai bentuk penghukuman terhadap media yang tidak lagi independen”... Selang sehari kemudian, kawan tersebut kembali menulis status..”mulai hari ini kami dan keluarga menghentikan langganan koran ....” Alasannya serupa, yakni menghukum media tersebut yang dinilainya tidak lagi independen – alias mementingkan kelompok tertentu. Selain status kawan saya yang lulusan S3 luar negeri di media sosial itu, sejumlah meme juga bertebaran di grup-grup perbincangan media sosial yang mengajak untuk menghapus channel televisi tertentu. Bagi sebagian kita, mungkin menganggap biasa status tersebut, yang tidak lebih dari hanya berupa ekspresi semata yang mungkin tidak berdampak apa-apa.

Namun terlepas dari efektivitas atau tidaknya langkah yang dilakukan kawan tersebut, munculnya status dan meme itu menunjukkan bahwa publik akan melakukan tindakan sendiri untuk menghukum (baca: memilih) media yang diinginkannya. Langkah ini tentu saja mengirimkan pesan penting untuk para insan pers, bukan hanya jurnalis yang di lapangan tetapi juga yang bertugas di ruang redaksi (news room) agar selalu bekerja profesional – meletakkan kebenaran, integritas dan kepentingan publik diatas segalanya. Bukan sesuatu hal yang mustahil – sesuatu yang hanya dilakukan seseorang bila digerakkan dan diviralkan di media sosial akan menjadi bola salju dalam sekejap, yang betul betul bisa menghukum media, yakni menekan jumlah pembaca, pelanggan atau pemirsa televisi. Padahal, kita sangat paham bahwa hanya dengan kekuatan publiklah media itu bisa hidup dan bertahan. Tanpa mereka apakah media kita hanya sekedar untuk memuaskan kita para pekerjanya? Tentu saja saya meyakini, jawabannya adalah tidak.

 

Introspeksi

Berdasarkan uraian di atas, beberapa catatan penting digarisbawahi. Pertama, media harus melaporkan setiap kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalisnya. Proses hukum ini penting agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa mengintimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis adalah perbuatan pidana - melawan hukum yang melanggar kemerdekaan dan kebebasan pers. Langkah ini dapat dilakukan media bersama organisasi profesi dan Dewan Pers. Masyarakat harus dididik dan diajar untuk menggunakan saluran yang ada bila menemukan masalah atau kekecewaan dalam pemberitaan. Mulai dari meminta hak jawab, menyampaikan koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 

Kedua, semua media harus menjalankan fungsi sebagai pers yang menjunjung kebenaran, independen, berintegitas demi kepentingan publik. Khusus untuk media televisi yang menggunakan frekuensi publik, tentu tanggung jawab ini menjadi lebih besar, yakni wajib menyajikan berita yang independen, berimbang, akurat, dan berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa hal ini penting diingatkan, karena untuk media cetak, bila tidak profesional dalam pemberitaannya – sangat mudah bagi masyarakat untuk tidak membacanya, alias berhenti untuk membeli atau berlangganan media tersebut. Tetapi untuk media tv yang free to air (FTA), tindakan menghapus channel tertentu oleh masyarakat tidak serta merta menghilangkan kewajiban bagi stasiun televisi tersebut menjalankan fungsi pers yang indepen dan berintegritas, karena siarannya tetap menggunakan frekuensi publik. Bagi masyakarat memindahkan atau menghapus channel hanya sebuah pilihan semata, bukan upaya dapat menafikan kewajiban stasiun televisi menghasilkan produk jurnalistik yang kredibel. Hal ini tentu agak berbeda dengan channel televisi berbayar – artinya masyarakat masih memiliki pilihan “penuh”untuk menonton atau tidak, karena tergantung dengan pilhan masyarakat mau berlangganan atau tidak. Karena itu sangat mungkin didorong kedepan agar kekuatan politik memiliki channel di tv berbayar, sehingga masyakat pun dapat menggali dengan leluasa tentang organisasi tertentu di channel tersebut.

 

Ketiga, Tidak dapat disangkal, bahwa tindakan penghalangan kerja jurnalistik oleh sekelompok orang dipicu oleh kejengkelan dan kemarahan  mereka terhadap stasiun televisi yang dinilainya tidak lagi bekerja profesional – tidak independen dan berpihak kepada kelompok tertentu. Terkait dengan kerja profesional ini, sepatutnya para petinggi redaksi menugaskan jurnalisnya yang dinilai “matang“ untuk meliput peristiwa-peristiwa yang rawan konflik termasuk unjuk rasa besar. Bukan hanya kematangan pengetahuan dan penglaman yang memadai, jurnalis yang diterjunkan juga harus dibekali dengan perlengkapan keselamatan dan keamananya di lapangan, terutama untuk reporter dan juru kamera sebagai pekerja di garis terdepan. Sangat tidak adil rasanya, kalau reporter junior diterjunkan ke peristwa besar tanpa bekal dan persiapan, sementara jurnalis sangat senior meliput dan mereportase pesta kebudayaan atau karnaval. Meskipun kadangkala hasilnya sang reporter junior menjadi sangat heroik, namun lagi-lagi keselamatan dan keamanannya tetap harus diutamakan..

 

Keempat, pada akhirnya untuk terus menjaga marwah dan martabat media dan pers, teguran dan sanksi dari lembaga yang memiliki otoritas yakni  Dewan Pers dan KPI harus lebih intensif. Setiap saat teguran harus dilayaangkan kepada media termasuk televisi yang produk pemberitaanya dinilai menabrak kode etik dan pedoman penyiaran. 

 

Teguran dan sanksi ini mungkin terasa pahit, tapi harus diyakini akan jauh lebih berguna daripada kebebasan pers yang saat ini kita dinikmati “dibajak” oleh pelaku pers yang tidak profesional, sehingga menjadi ancaman bagi pers yang masih profesional. Bukan tidak mungkin, akibat ulah pekerja pers tidak profesional yang mengabaikan KEJ dan P3SPS akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pers keseluruhan. Akibatnya masyarakat akan memilih media lain sebagai alternatif, termasuk media sosial yang tidak mengenal verifikasi dan validasi informasi. Ini ancaman yang di depan mata. 

 

 

Penulis :

*Jamalul Insan, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi  Indonesia (IJTI)