Info Aktual

Uploaded:


Jurnalisme Positif dan Kasus Tolikara



JAKARTA. Peristiwa kekerasan berlatar belakang isu agama di Tolikara, Papua, patut menjadi pelajaran berharga bagi media massa untuk membangkitkan semangat jurnalisme positif di tengah derasnya arus informasi pada era media sosial. Apalagi, iklim politik masa lalu dalam memandang Papua juga memicu diskriminatif terhadap warganya.


Hal ini terungkap dalam diskusi media bertajuk "Tolikara dan Jurnalis Positif" yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (31/7). Diskusi menghadirkan pembicara anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto, Sekretaris Jenderal IJTI Jamalul Insan, Pemimpin Redaksi Merdeka.com Didik Supriyanto, dan Pemred Harian Republika Nasihin Masha.


Insiden Tolikara yang terjadi pada hari raya Idul Fitri, Jumat (17/7), memusnahkan mushala dan puluhan kios serta sejumlah orang tertembak. Satu orang tewas tertembak dan 10 orang lainnya terluka (Kompas, 20/7).


Menurut Nasihin, pers Indonesia semakin matang karena kalau tidak hati-hati dalam menyajikan, berita peristiwa Tolikara bisa memicu peristiwa lain.


Fakta yang disajikan apa adanya bisa malah dikait-kaitkan dengan pendapat lain, yang mudah diperoleh di media sosial.


Jamalul mengatakan, kata "pembakaran" dalam peristiwa Tolikara pun tak bisa dihindari. Hal ini tentu juga turut menjadi perhatian Polri.


"Pengungkapan kasus Tolikara masih berlanjut. Setiap ada peristiwa semacam Tolikara, fokus media memang pada temuan fakta di lapangan. Namun, pilihan judul pemberitaan yang merupakan kebijakan redaksional kerap bikin deg-degan," kata Agus.


Tokoh pers nasional Atmakusumah Astraatmadja mengatakan, kelangkaan pemberitaan di Papua juga karena wartawan dan narasumber lokal takut terlalu vokal. "Sebagai pengamat pers, saya pernah sampaikan kepada Presiden untuk mengubah paradigma terhadap wartawan," kata Atmakusumah.

(Sumber : Kompas )