Info Aktual

Uploaded:


Pemilik Berpolitik, Pemberitaan Televisi Tidak Berimbang



Jakarta - Data pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada pelaksanaan penyiaran kampanye terbuka hari pertama, 16 Maret 2014, menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran atas ketidakberimbangan pemberitaan partai – partai tertentu dan ketentuan penayangan iklan di televisi. Hal itu terungkap dalam pertemuan Gugus Tugas pengawasan penyiaran pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KIP, di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta (18/3).


Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, mengatakan dalam pemantauan KPI pada kampanye hari pertama tersebut, partai yang paling sering diberitakan oleh stasiun televisi yang berjaringan nasional adalah, PKS, PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Secara khusus Judha juga menyoroti tentang pemberitaan kegiatan kampanye Partai Nasdem yang mendominasi di stasiun Metro TV. “Pada hari itu, pemberitaan Partai Nasdem mencapai 34 kali, jauh melebihi pemberitaan partai-partai lain yang berkisar 1-9 pemberitaan,” ujar Judha.


Karenanya  KPI mengingatkan lembaga penyiaran untuk selalu mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menyiarkan berita-berita kampanye. Terkait pemberitaan penyiaran pemilu ini, KPI juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menindaklanjuti temuan yang memiliki potensi pelanggaran ini.


Seperti diketahui sejumlah pemilik setasiun televisi atau lembaga penyiaran yang menggunakan frequensi publik berafiliasi dengan partai politik. Surya Paloh pemilik Metrotv menjadi Ketua Umum Partai Nasdem, Harry Tanoe pemilih MNC group (RCTI, Globaltv, MNCTV, dan Sindotv) menjadi Cawapres Partai Hanura, dan Aburizal Bakrie pemilik Viva Group (TVONE dan ANTV) Ketua Umum sekaligus Capres partai golkar.