OPINI

Uploaded:


OPINI : Independensi Jurnalis Televisi Dipersimpangan Jalan



KONFERENSI internasional jurnalis televisi yang baru saja usai diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) awal November lalu, di Surabaya, ternyata mengungkapkan beberapa fakta lama tapi baru yang mengejutkan, salah satunya adalah pengakuan gamblang jurnalis bahwa campur tangan pemilik media massa ke ruang redaksi televisi, bukan lagi utopia.

Bagi jurnalis televisi di grup media besar, kisah campur tangan pemilik itu sudah dirasakan sejak lama. Namun tak ada yang mau mengakuinya secara langsung. Di konferensi itulah pernyataan intervensi pemilik media itu, mendapat forum yang tepat.

Armando (2013) menyebutkan, intervensi pemilik media terhadap isi media tak lepas dari akar sejarahnya. Sejak reformasi, Indonesia sudah memilih jalan menghargai kebebasan pers. Implikasinya, negara terpaksa tidak boleh dibiarkan terlalu jauh campur tangan dalam mengatur kehidupan media massa.  Selanjutnya disebutkan, konsekuensinya, negara tidak bisa melarang para pemilik media untuk terjun ke dalam dunia politik atau sebaliknya melarang politisi untuk memiliki media massa. Karena hal itu harus dilihat sebagai hak asasi warga negara yang dilindungi oleh hukum.

Jurnalis televisi Don Bosco Salamun yang hadir dalam konferensi IJTI itu secara jujur  tak menampik, bahwa ada campur tangan  pemilik kepada ruang redaksi. Dalam uraiannya, jurnalis senior memberikan alasannya. Menurutnya, adalah wajar jika  pemilik yang telah menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke industri televisi,  ingin campur tangan. Dalam konteks ekonomi, investasi yang mahal itu harus terjamin berlangsung dengan aman dan memberikan dampak ekonomi yang diharapkan. Pemilik tentu ingin menjamin, mendapatkan keuntungannya.

Tentu ini, berbeda visi dengan kepentingan sebagai jurnalis, yang ingin menyampaikan berita sesuai kepentingan publik,  bersikap netral dan independen dalam memproduksi berita.

Sejauh pengalamannya dalam mengelola newsroom, Don Bosco menyebutkan bahwa tidak penting lagi wacana boleh atau tidak boleh intervensi pemilik. Ada koridor yang bisa disepakati bersama antara pemilik dan jurnalis dalam merapatkan visi yang sama, yakni rapat redaksi. Di forum rapat redaksi bisa menjadi media untuk mendiskusikan bahwa sebuah berita layak ditayangkan atau tidak, atau sebuah kepentingan pemilik bisa masuk dalam berita redaksi.

Hanya saja, ada satu syarat dalam proses diskusi dalam rapat redaksi itu yang tak boleh dilanggar, yakni demokratisasi. Suasa rapat yang egaliter, dengan nuansa demokratis dan perdebatan yang sehat, diyakini menghasilkan output yang baik. Visi semua peserta rapat dapat diukur dan dipahami sebagai kebijakan redaksi, yang akan dijalani bersama.

Dengan model diskusi partisipatif ini, diyakini akan merangsang setiap jurnalis yang terlibat di dalamnya menjadi bagian integral dari kebijakan yang dikeluarkan. Paham ini, berbanding terbalik dengan diskusi instruksional yang kerap dilakukan di newsroom. Dimana pemilik atau atasan mendominasi kebenaran dan kebijakan, dengan partisipasi minimal peserta rapat.

Apa yang diungkapkan Don Bosco itu, sedikit banyak menungkap praktek operasional newsroom televisi di Jakarta. Bahwa di Jakarta, sebagai pusat syaraf politik Indonesia, intervensi pemilik bagi kepentingan ekonomi maupun politik sudah terjadi. Beberapa jurnalis senior tak berani segamblang Don, namun mereka secara diam-diam juga mengakui adanya intervensi terhadap newsroom mereka.

Para manajer, redaktur atau eksekutif produser, sudah sampai pada kekhawatiran bakal terancam kehilangan jabatannya, bukan karena memberitakan yang menyesatkan namun karena dianggap tak patuh pada kebijakan pemilik. Intervensi kekuasaan struktural yang mendalam ke ruang suci redaksi, menurut seorang eksekutif produser di stasiun televisi, memang benar-benar terjadi.

Boleh tidaknya campur tangan, saya tidak memilih menggunakan kata intervensi, hal yang lumrah dari perspektif teori kritis ilmu komunikasi. Dalam perspektif teori yang diilhami oleh Karl Max itu, disebutkan siapa yang menguasai modal produksi maka ia yang berkuasa. Kelas penguasa entah itu pemerintah atau pengusaha, bebas saja menentukan ideologi yang dianutnya. Jadi tak heran, jika kelas penguasa media massa itu, menentukan arah pemberitaan dan isi media massa yang dikuasainya.  Berita itu bukan lagi sekedar melaporkan fakta yang terjadi di lapangan, namun merupakan proses pertarungan kekuatan ekonomi, politik dan social. Bisa diartikan juga, berita terbentuk dari cerminan kepentingan kekuatan dominan.

Dalam realitas sehari-hari, independensi ruang redaksi sudah mati suri, tak lagi bernas seperti yang diamanatkan dalam UU Pers No 40 tahun 1999 memberi kebebasan bagi media untuk menentukan sendiri isi yang disajikan pada khalayak.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), yang menjadi acuan bagi penyelenggara siaran televisi wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik, rasanya juga tak bisa dipungkiri perlahan-lahan tak kedengaran.

Sehingga tak aneh, bila suatu hari kita menemukan pernyataan ambigu dari Dewan Pers. Dalam laporan bulanannya, Dewan Pers menyebutkan hingga saat ini belum menerima pengaduanya adanya intervensi dari pemilik media massa terhadap kebijakan pemberitaanya (Kompas, 24/10/2013). Selanjutkan disebutkan, bahwa ada dua kemungkinan yang menyebutkan belum adanya laporan kepada Dewan Pers terkait intervensi pemilik media. Pertama, memang tidak ada pemilik media yang melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksionalnya. Kedua, selama ini pemilik media massa memilik awak redaksi yang sepaham dengannya.

Sulit rasanya menyakinkan masyarakat bahwa kebebasan pers yang dimaksud dalam UU dan P3SPS masih ada sampat saat ini. Walau dengan berbagai cara semua pengelola newsroom atau pemilik televisi berusaha menyakinkan masyarakat, bahwa mereka tak pernah ikut campur tangan dalam perencanaan berita. Makin keras membantah hal itu, semakin yakin pula memang ada sesuatu yang disembunyikan.

Bukti-bukti fisik dan formal campur tangan itu, memang belum muncul ke media massa. Walau sebenarnya masyarakat juga bisa melihat dan merasakan adanya intervensi dalam kebijakan redaksionalnya. Sebab, mengapa tokoh politik seperti Surya Paloh selalu muncul dalam program berita di Metro TV, Aburizal Bakrie di TV One dan HT di MNC Grup. Tapi pada saat bersamaan ketiga tokoh itu, tak juga muncul kegiatan aktivitas politiknya dalam pemberitaan di media pesaingnya. Penggalangan opini dan upaya mempengaruhi penonton sudah terjadi, maklum saja karena dua bulan lagi adalah memasuki tahun politik.

Namun, jangan khawatir para tokoh politik itu bisa meraih kekuasaan dengan penggalangan opini melalui media massa. Sejarah membuktikan, dalam kasus di Indonesia, belum ada pemilik media massa yang bisa meraih kekuasaannya dengan memanfatkan medianya.


[***]

Hendrata Yudha
Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia