Info Aktual

Uploaded:


PELATIHAN IJTI : “MEMAHAMI AGENDA REFORMA AGRARIA DI INDONESIA UNTUK WARTAWAN TELEVISI”




Ketika Tasripin, bocah dari sebuah kampung di Cilacap, Jawa Tengah harus bekerja menghidupi dua adiknya mendapatkan perhatian yang luas dari media massa hingga petinggi Negara, semua terhenyak. Namun, tak ada yang secara jeli mengulas bahwa kampung itu miskin sebab tanah-tanah desa tersebut tak lagi dimiliki oleh petani melaikan sudah dikuasai Perum Perhutani sehingga warga terlarang untuk menggarap tanah-tanah tersebut, apalagi berniat memilikinya.

Juga ketika isu TKI perempuan yang berjubel tanpa perlindungan mencuat karena mendapat perlakuan buruk di luar negeri. Seolah luput dibicarakan mengapa perempuan Indonesia meninggalkan anak, keluarga, dan kampung halamannya, bekerja jauh di luar negeri dengan perbedaan upah yang tak seberapa, namun dengan resiko yang begitu tinggi. Apakah tak ada lahan bagi petani dan keluarga petani lagi di desa-desa?

Ketika konflik lahan terus menerus terjadi tanpa penyelesaian, ketika banyak petani ditangkap karena memperjuangkan tanahnya dari perampasan korporasi, lalu kemanakah konflik tanah harus berujung? Sebab pada kenyataannya, ketika hukum pertanahan ditegakkan tidak sama dengan menegakkan keadilan bagi masyarakat korban konflik tanah.

Dimensi-dimensi reforma agraria yang begitu luas belum tersebar luas di tengah masyarakat. Padahal, agenda ini adalah salah satu mandat utama reformasi melalui Tap. MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  Padahal, negara-negara yang sukses, selalu mengawali pembangunannya dengan menjalankan reforma agraria.

Jepang, Taiwan, Korea Selatan, China, Vietnam, Malaysia, Thailand adalah negara tetangga kita yang sukses membangun dengan menghasilkan relasi desa-kota, pertanian-industri dengan lebih baik. Sementara, Negara yang enggan menjalankan reforma agraria berkutat pada hal-hal yang sama setiap tahun yaitu kemiskinan pedesaan, konflik pertanahan, tenaga kerja migrant hingga politik uang dalam demokrasi. Negara tersebut, sebagai contoh adalah Indonesia dan Philipina.

Salah satu sebab mengapa reforma agraria belum menjadi pembicaraan arus utama politik adalah karena lemahnya media massa menyorot soal reforma agraria. Dalam konteks ini, para pengusung reforma agraria gagal menempatkan agenda ini dalam arus utama politik, wacana, dan pemberitaan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman media massa, khususnya televisi tentang reforma agraria, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berkerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar training reforma agraria yang diperuntukkan bagi kalangan jurnalis/wartawan televisi.

Pelatihan yang digelar selama dua hari (13-14 juli 2013 ) di Hotel Royal, Jember, Jawa Timur ini diikuti sebanyak 20 jurnalis televisi dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Probolinggo). Pelatihan ini sendiri diberikan untuk meningkatkan pemahaman reforma agraria di kalangan jurnalis televisi di Indonesia, dari segi dimensi sosial, politik, ekonomi, dan hukum reforma agraria serta membangun kerjasama kampanye meluas reforma agraria di Indonesia

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah pembicara seperti , Iwan Nurdin Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dianto Bachriadi Wakil Ketua Komnas HAM RI, Yadi Hendriyana Ketua Umum IJTI yang juga Wapemred Global TV, Imam Wahyudi dari Dewan Pers dan Herik Kurniawan dari IJTI Pusat .


Selain bisa memahami tentang Reforma Agraria di Indonesia untuk Wartawan Televisi, peserta juga mendapatkan pelatihan khusus mengenai pengambilan gambar serta tehnologi baru yang bisa diterapkan di daerah seperti live streaming.

 

Tak hanya pelatihan didalam ruangan saja, peserta juga diajak mengunjungi lokasi sengketa tanah Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang hampir semua masyarakatnya hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Sebagain besar tanah di desa ini dimiliki oleh  perhutani, sedangkan masyarakat sekitar hanya menjadi buruh dengan penghasilan rendah.  

 

Dengan pelatihan tersebut, diharapkan jurnalis televisi tak hanya sekedar mengupas masalah yang sudah bertahun tahun tak pernah terselesaikan, melainkan juga mencari sudut pandang lain dalam peliputan sehingga bisa mengetuk hati para penguasa jika masyarakatnya miskin karena tidak memiliki lahan yang dijadikan penghasilan mereka